Best Profit Futures Banjarmasin

Pakar: Netflix Hingga Disney+ Hotstar Harus Diatur Negara

PT. BESTPROFIT FUTURES

9399fe54-dc57-4e34-a55f-c0ce7be9636a_169

PT. BESTPROFIT FUTURES BANJARMASIN – Para pengamat TIK mengatakan setuju apabila layanan over the top (OTT) video on demand (VoD) seperti Netflix hingga Disney+ Hotstar masuk kategori siaran dan diatur oleh negara. Pernyataan ini sejalan dengan ahli dari pemohon, Iswandi Syahputra di sidang pengujian materi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran Mahkamah Konstitusi (MK). Pengamat TIK dari Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Nonot Harsono mengatakan setuju bahwa OTT video streaming harus diatur negara untuk menjaga masyarakat dari tayangan-tayangan berbau negatif seperti sadisme dan pornografi. BESTPROFIT


“Setuju harus diatur negara. Semua sajian yang berasal dari negara lain untuk rakyat indonesia sudah seharusnya sepengetahuan negara. Sebagai wujud pengayoman negara kepada warga negaranya,” tutur Nonot saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (2/10). Lebih lanjut Nonot mengatakan aturan ini harus memastikan bahwa konten yang dikonsumsi rakyat Indonesia adalah sesuatu yang sehat, bermanfaat dan sejalan dengan moral bangsa. Selain aspek konten bermoral, Nonot menegaskan siapapun pihak dari luar negeri yang mendapat manfaat ekonomi di wilayah harus memiliki izin dan tunduk serta hormat kepada aturan yang berlaku di Indonesia. PT. BESTPROFIT

“Semua negara dan semua pihak wajib saling menghormati kedaulatan dan adat istiadat masing-masing,” ujar Nonot. Dihubungi terpisah, Pengamat TIK dari ICT Institute, Heru Sutadi juga setuju OTT video streaming harus diatur oleh negara. Sebab aturan tersebut mengatur soal konten, perpajakan, serta pengendalian dan layanan tersebut.

“Sebab, televisi kita dan film saja ada aturannya dan mekanisme sebelum tayang di bioskop, atau ada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) untuk televisi,” kata Heru.

UU Penyiaran harus direvisi untuk atur Netflix cs
Di sisi lain, Heru mengatakan aturan di UU Penyiaran No.32/2002 jelas tidak menyertakan OTT video streaming dalam definisi penyiaran. Oleh karena itu uji materi penyiaran yang dimohonkan oleh PT Visi Citra Mulia (iNews TV) dan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI). Norma yang diuji adalah Pasal 1 ayat (2) terkait definisi penyiaran yang masih terbatas pada media konvensional. Pemohon berpendapat ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) a quo tidak mencakup pada layanan penyiaran berbasis internet dengan banyak platform digitalnya alias layanan OTT. PT. BEST PROFIT

“Karena di tahun 2000-an, OTT video streaming belum terpikirkan, sehingga yang diatur adalah penyiaran konvensional dan sifatnya yang analog. Karena itu pula, pernah beberapa lembaga penyiaran menolak rencana migrasi ke TV digital sebelum UU direvisi,” tutur Heru. Oleh karena itu secara ideal, UU Penyiaran memang harus segera direvisi total mengikuti perkembangan bisnis OTT video streaming. Revisi total ini harus segera dilakukan, bukan hanya merevisi pada bagian definisi penyiaran.

“Idealnya memang UU Penyiaran segera direvisi secara total. Sebab jika hanya pemaknaan definisi baru maka akan menimbulkan¬† kontraksi pada pasal-pasal lainnya dalam UU tersebut,” kata Heru. BEST PROFIT

Sumber : cnnindonesia