Best Profit Futures Banjarmasin

DPR Tagih RUU Data Pribadi ke Kominfo, Imbas Kasus eHAC

PT. BESTPROFIT FUTURES

3e671d25-6ce4-4c3c-a4cf-03601afbaa36_169

PT. BESTPROFIT FUTURES BANJARMASIN – Dewan Perwakilan rakyat (DPR) menagih Rancangan Undang Undang (RUU) Perlindungan Data Pribadi kepada Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Hal tersebut disampaikan berkenaan dengan terjadinya dugaan kebocoran data pribadi dari aplikasi Electronic Health Alert Card atau eHAC milik Kemenkes. BESTPROFIT


“Kita selalu mengingatkan kepada Pak menteri, mohon maaf, di beberapa rapat, kapan kita bisa menyelesaikan ini, kami selalu menanyakan bagaimana perkembangannya,” kata Nico Siahaan, Anggota Komisi I DPR RI dalam wawancara dengan CNNIndonesia TV, Rabu (1/9). Nico menyampaikan bahwa saat ini aturan terkait perlindungan data pribadi masih di bahwa naungan Permenkominfo. Padahal peraturan tersebut seharusnya sudah mulai di atur di tingkat undang-undang.

Sementara, UU Perlindungan Data Pribadi masih disiapkan pemerintah. Karena dengan adanya UU tersebut, akan semakin jelas bahwa setiap pengendalian data mempunyai hak dan kewajiban untuk mengelola dan melindungi data. Sehingga, ketika terjadi kebocoran data, menurut Nico pemerintah lebih sering saling menuduh alih-alih menjelaskannya. PT. BESTPROFIT

“Tapi kalau kita lihat beberapa kali sepertinya kalau terjadi kebocoran data kita sering melakukan tuding menuding, yang kedua tidak ada kejelasan kasus itu sendiri itu kita hanya mencari dari berita berita yang ada,” katanya.

Padahal, jika UU Perlindungan Data Pribadi sudah ada maka segala aturan dan tanggung jawab terkait kebocoran data akan semakin jelas.

“Kalau terjadi kebocoran data, seberapa besar kebocoran dan dan sensitivitasnya. Tetapi apapun yang terjadi pelaku harus melapor kepada regulator. Lalu kemudian nanti regulator yang akan menentukan bagaimana sanksinya dan apa yang harus dilakukan dan itu pun harus disertai dengan laporan-laporan,” papar Nico. Lebih lanjut, Nico mengatakan bahwa sampai saat ini DPR belum mendapat laporan aktif mengenai apa yang terjadi dengan kebocoran data BPJS lalu.

“Apalagi kalau bicara kebocoran data eHAC hari ini,” katanya.
Terkait hal ini, dalam kesempatan yang sama juru bicara Kementerian Komunikasi Dedy Permadi menyebut investigasi kasus kebocoran data memang membutuhkan waktu lama. Belajar dari hal tersebut, Nico menghimbau agar pemerintah harus secara aktif menyampaikan kepada masyarakat dan memberikan Langkah konkrit. Menurutnya, jika melihat kemampuan seseorang dalam melakukan illegal hacking yang berkembang semakin cepat dibandingkan dengan pelatihan yang dilakukan BSSN, maka setiap hari akan ada kebocoran data. PT. BEST PROFIT

“Mungkin tidak akan terkejar tapi artinya ada hal lain yang dapat mengatur itu, misalnya dengan undang undang yang mengatur sanksi yang lebih berat. Swasta maupun lembaga akan lebih hati hati lagi menjaga data yang ada pada mereka,” pungkasnya. Dalam laporan yang mereka paparkan di situs vpnMentor, kemudian mereka mengontak Kemenkes pada 21 Juli, tetapi tidak ada tanggapan. Kemudian vpnMentor juga mengontak Tim Tanggap Darurat Komputer Indonesia (CERT) pada 22 Juli dan Indonesia Security Incident Response Team on Internet.

Sebelumnya, dugaan kebocoran data dari aplikasi eHAC ditemukan sejak pertengahan Juli. Menurut laporan tim peneliti dari vpnMentor, Noam Rotem dan Ran Locar, mereka sudah mendeteksi ada dugaan kebocoran data eHAC sejak 15 Juli lalu. Infrastructure (ID-SIRTII) pada 16 Agustus lalu dan tetap tidak ada tanggapan. Baru pada 22 Agustus lalu laporan vpnMentor ditanggapi oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Alhasil pada 24 Agustus, BSSN memutuskan mengambil tindakan dengan menonaktifkan peladen eHAC versi lama. BEST PROFIT

Sumber : cnnindonesia