Best Profit Futures Banjarmasin

Bom Waktu pada Transaksi E-Commerce

PT BESTPROFIT FUTURES BANJARMASIN

BESTPROFIT
PT BESTPROFIT FUTURES – KEGAIRAHAN transaksi e-commerce menyimpan bom waktu. Volume dan nilai bisnisnya meningkat namun tanpa dikawal payung hukum yang memadai.

Kalangan konsumen mulai mengeluh, tetapi tidak mendapat tanggapan yang cukup. Jumlah perusahaan juga bertambah, tetapi tidak sepenuhnya tercatat atau terdaftar. – PT BEST PROFIT

E-commerce memang menawarkan banyak manfaat, kemudahan berbisnis bagi pelaku usaha, minimnya modal usaha, jangkauan perdagangan yang luas, efisiensi waktu bagi pembeli, alternatif pilihan yang beragam, harga yang relatif lebih murah, terpangkasnya rantai ditribusi. – PT BESTPROFIT

E-commerce diyakini makin menggerus posisi pusat perbelanjaan konvensional, karena kebiasaan belanja masyarakat mulai bergeser ke online. Sejumlah nama-nama besar dalam bisnis retail terpaksa menutup gerai-gerainya setelah omset menurun yang dipercaya akibat tekanan e-commerce.

E-commerce atau perdagangan secara elektronik secara umum bermakna penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik, seperti internet atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventori otomatis, dan sistem pengumpulan data  otomatis. – BEST PROFIT

Risiko E-Commerce

Di Indonesia, potensi e-commerce memang sangat luar biasa bila dilihat dari jumlah pengguna internet dan telepon pintar yang mencapai puluhan juta yang tersebar dari kota-kota besar hingga perdesaan. Dari Sabang hingga Merauke, dari pulau Rote sampai pulau Miangas.

Diperkirakan pertumbuhan volume bisnis e-commerce mencapai sekitar 40-50% per tahun dan dua tahun lagi diharapkan mendekati USD150 juta atau sekitar Rp600 triliun. Dengan prospek penerimaan pajak sekitar Rp15 triliun. – BESTPROFIT

Seiring dengan kemajuan e-commerce potensi risiko juga meningkat. Karateristik e-commerce berpotensi menimbulkan wanprestasi, misalnya barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipesan, barang tidak sampai, barang sampai ke alamat yang salah atau  tidak tepat waktu, risiko hidden cost, barang sudah dikirim tidak dibayar.Belum lagi soal keamanan tanda tangan dan alat bayar pembeli.

Ironisnya, e-commerce belum memiliki atau dilindungi payung hukum. Secara sederhana, payung hukum itu antara lain dimaksudkan untuk menimbulkan rasa aman dan kejelasan tentang hak serta tanggung jawab para pihak terkait para pihak yang terlibat dalam bisnis e-commerce.

Di kalangan provider telekomunikasi, penyedia layanan antar, pembuat barang/produk baik yang terdaftar maupun belum, produsen perangkat pintar/pembuat aplikasi, UMKM, pelaku bisnis pemula dan sebagainya.

Pentingnya payung hukum terlihat dari laporan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)  yang pada awal Januari tahun ini mengungkapkan, dari 642 pengaduan umum sejak Januari-November 2017, YLKI menerima 101 keluhan belanja online atau sebesar 16%. Meningkat dua kali lipat dari 2016, yang berjumlah 8%.

Konsumen, ungkap YLKI, mengeluhkan lambatnya respons keluhan (44%), belum diterimanya barang (36%), sistem merugikan (20%), tidak diberikannya pengembalian dana (17%), dugaan penipuan (11%), barang yang dibeli tidak sesuai (9%), dugaan kejahatan siber (8%). Adapula keluhan mengenai cacat produk (6%), pelayanan (2%), harga (1%), informasi (1%), dan terlambatnya penerimaan barang (1%). Sebanyak 8% 86% keluhan ditujukan kepada toko online penyedia aplikasi.

Sumber : sindonews